MAN Insan Cendekia Serpong tahun 2024 siap menuju Wilayah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). WBBM ini merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pembangun Zona Integritas WBBM di MAN Insan Cendekia Serpong sudah mulai dirintis tiga tahun yang lalu sejak MAN Insan Cendekia berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Untuk menegtahui kesiapan pembangunan Zona Integritas MAN Insan Cendekia Serpong, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI melakukan monitoring langsung. Semua komponen dalam pembangunan Zona Integritas dibedah secara mendalam.

Area pertama yang dibedah adalah Manajemen Perubahan. Unsur yang dibedah meliputi, Penyusunan Tim Kerja, Rencana Pembangunan Zona Integritas, Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan, WBK/WBBM, dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja. Hasilnya, ada beberapa dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Misal, Program Agen Perubahan yang berjumlah enam, ternyata semua dokumen pendukung harus dilampirkan. Tidak bisa hanya sebagian.

Area Penataan Tata Laksana yang meliputi Prosedur Operasional Tetap (SOP), E-Office, dan keterbukaan publik sudah dalam tarap baik. Beberapa layanan yang sudah dibuat secara daring mendapat apresiasi yang positif karena tidak hanya memudahkan, tetapi juga mempercepat proses dan layanan yang diberikan nirbiaya.

Begitu juga dengan area yang lain, seperti Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas tidak luput dari pembahasan. Sedangkan untuk area Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan dibahas secara bersama pada hari Rabu, 22 Mei 2024.